Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Illegal Fishing di Binjai

Pemerintah Kota Binjai telah melakukan langkah-langkah tegas dalam menerapkan kebijakan penegakan hukum terhadap illegal fishing di wilayahnya. Illegal fishing atau penangkapan ikan secara ilegal telah menjadi masalah serius yang mengancam keberlanjutan sumber daya laut di Binjai.

Menurut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Binjai, Bapak Surya, kebijakan penegakan hukum terhadap illegal fishing sangat penting untuk melindungi sumber daya laut yang semakin menipis akibat praktik penangkapan ikan yang tidak bertanggung jawab. “Kami harus bertindak tegas terhadap pelaku illegal fishing agar dapat memberikan efek jera dan menjaga keberlanjutan sumber daya laut di Binjai,” ujar Bapak Surya.

Salah satu langkah yang diambil dalam kebijakan penegakan hukum terhadap illegal fishing di Binjai adalah meningkatkan patroli laut secara rutin. Hal ini dilakukan untuk memantau dan mengawasi aktivitas penangkapan ikan yang mencurigakan di perairan Binjai. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelaku illegal fishing juga melibatkan kerjasama antara pemerintah daerah, kepolisian, dan instansi terkait lainnya.

Menurut ahli kelautan dari Universitas Sumatera Utara, Bapak Rudi, kebijakan penegakan hukum terhadap illegal fishing di Binjai harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. “Pemberantasan illegal fishing memerlukan kerjasama yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait untuk mencapai hasil yang maksimal,” ujar Bapak Rudi.

Dengan adanya kebijakan penegakan hukum terhadap illegal fishing di Binjai, diharapkan dapat memberikan efek positif dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan setempat. Semua pihak diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah dalam melindungi sumber daya laut Binjai dari praktik illegal fishing yang merugikan.